Kategori Regulasi: Surat Edaran Kementerian Lain
1. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-261/PB/2016 Tentang Penyampaian Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2015 12-01-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
2. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor SE-13/PB/2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama 22-02-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
3. |
Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 2-1/99 tentang Tindak Lanjut E-PUPNS 05-01-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
4. |
Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar 20-01-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
5. |
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di Lingkungan Instansi Pemerintah 01-06-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
6. |
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah 29-01-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
7. |
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Gerakan Hidup Sederhana 15-11-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
8. |
Edaran Direktur Diktendik no. 226/E4.5/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 06-02-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
9. |
Surat Edaran Menteri Ristek dan Dikti Nomor: 105/M/VI/2015 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 05-06-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
10. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 224/E4.5/2015 tentang Nomor Induk Dosen Nasional 06-02-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
11. |
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan Polri pada Bulan Ramadhan 03-06-2015
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
12. |
Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4798/E.E2.3/KL/2015 tentang Jumlah Minimal Dosen Di Program Studi Dan Sanksi 25-06-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
13. |
Edaran Menristek dan Dikti Nomor 17/M/I/15 tentang Legalitas Sertifikat Pendidik Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) 22-01-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
14. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1915/E.E2.3/KL/2015 tentang Pencabutan dan Ralat Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi 05-03-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
15. |
Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0404/E3.2/2015 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi 02-02-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
16. |
Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar 14-04-2015
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
17. |
Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing 05-08-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
18. |
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah 30-11-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
19. |
Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 8414/E.E2.3/KL/2014 tengang Pelaporan Akademi dan Sanksi 29-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
20. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 888/E.E3/MI/2014 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi dan Gelar Sarjana Terapan 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
21. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 887/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan Linieritas Ilmu 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
22. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 5923/E1.2/KP/2014 tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada PD-Dikti 19-09-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
23. |
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas Tugas Dan Fungsi Unit Data Dan Informasi Di Kementerian Dan Lembaga Untuk Penyelenggaraan Data Pembangunan Berkelanjutan 29-09-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
24. |
Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatusr Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara 04-11-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
25. |
Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatusr Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor 17-11-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
26. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 194/E.E3/AK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 25-02-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
27. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 970/E.E3/IJ/2014 Tentang Penandatangan Ijazah dan Transkrip Akademik Lulusan Program Pascasarjana 11-08-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
28. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 696/E.E3/MI/2014 perihal Linearitas Bidang Ilmu Bagi Dosen 11-08-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
29. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 887/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan Tentang Linearitas Ilmu 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
30. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 177/E.E4/AJ/2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnyu 20-02-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
31. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 888/E.E3/MI/2014 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi dan Gelar Sarjana Terapan 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
32. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 160/E/AK/2013 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi 01-03-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
33. |
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil 21-03-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
34. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1061/E/T/2012 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi, serta Pembukaan Program Studi Baru 09-08-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
35. |
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2012 Dan Dokumen Penetapan Kinerja 2013 30-11-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
36. |
Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam Rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara 31-05-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
37. |
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas, Akuntabel Dan Transparan 31-01-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
38. |
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 15-04-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
39. |
Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah 28-06-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
40. |
Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasibirokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah 22-12-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
41. |
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar 23-04-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
42. |
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: SE/01/M.PAN/1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 09-01-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
43. |
Surat Edaran Menpan Nomor: SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru 26-04-2004
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
44. |
Surat Edaran Menpan Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil 24-05-2004
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
Form Input Berita Baru
SK STATUS P.1 (PENGAJUAN DRAFT SK OLEH PENGUSUL)
SK STATUS P.2 (REVIEW OKH SELESAI)
SK STATUS P.3 (SK SUDAH DITANDATANGANI DIRJEN)
No. | No. Register | Pengusul | Perihal | Tanggal Pengajuan |
PROGRES SK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | P.2 | P.3 | P.4 |